Bima, Kabaroposisi,Id– Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati (Wabup) Bima dr. Irfan Jubaidy, Kedua sosok pemimpin Bima yang familiar dan elegan ini, yang dinilai tak peduli atas ASN PPPK terjawab saat mereka temui massa aksi usai Sertijab.
Untuk diketahui ratusan massa pendemo dari ASN PPPK Kabupaten Bima yang menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu (12/3/2025).
Wakil Bupati dr. H. Irfan Jubaidy di hadapan massa aksi mengatakan bahwa Pemerintah daerah akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam menuntaskan persolan ini, demi kebaikan bersama masyarakat Bima.
“Kalian (massa aksi) adalah anak-anak kami, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengurus segala masalah yang ada. Kami pun sudah bicara dengan Ketua DPRD Kabupaten Bima dan beberapa fraksi lainnya untuk bagiamana menyelesaikan masalah ini. Point tuntutan sudah kami pegang, Isnya-Allah akan diatensi,” tutur Wakil Bupati.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Erwin juga secara tegas menyampaikan bahwa DPRD tetap berkomitmen akan membersamai gerakan yang dilakukan oleh massa PPPK hari ini, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.
“Kami tetap bersama massa aksi, bahkan apapun bentuk tuntutan hari ini, kami siap untuk menandatanganinya, selama tidak bertentangan dengan aturan. Dan tentunya akan kami rekomendasikan sampai ke DPR RI untuk kemudian disampaikan ke Kemenpan-RB,” pungkas Erwin.
Disisi lain Bupati Bima, Ady Mahyudi menegaskan nasib ASN PPPK secara otomatis yang menjadi bawahannya akan tetap diperjuangkan ke pemerintah pusat. Dengan aturan dan mekanisme.
“Lebih jelas, Bupati Bima mengungkapkan dirinya bersama wakil Bupati bukan tak memperhatikan saat aksi pertama. Akan tetapi, semua ada mekanismenya apalagi ini ketentuan pusat. Insyaallah keluhan ini akan disampaikan ke pemerintah pusat,” janjinya.
Ditambahkannya lagi, kalian adalah anak anak kami. Ady-Irfan sosok yang siap menerima masukan dan kritikan selama itu mendasar tanpa mencederai rambu rambunya.
“Kita sama berdoa agar perubahan aturan bagi ASN PPPK dari pemerintah pusat segara ada,” tambahnya.(RED)
