Bima, Kabaroposisi,Id–“Mereka yang mengambil jalan perjuangan dalam perebutan kekuasaan adalah mereka yang mula-mula akan memberontak”
Saya memilih kalimat pembuka ini sebagai satu catatan kritis sekaligus peringatan kepada siapa yang sedang berkuasa juga kepada Ia yang sedang mengalami kehilangan kekuasaan.
Jika kita membagi Sejarah Indonesia dalam beberapa pembabakan Sejarah, maka kita akan sampai pada Kesimpulan bahwa kronik perebutan kekuasaan selalu melibatkan banyak kelompok dengan kepentingan yang sama meruntuhkan seseorang atau kelompok sebagai musuh Bersama.
Sejak jaman ken Arok mendirikan Singasari, merubah bentuk administrasi dari Kediri menjadi Singasari, atau saat peralihan bentuk dari Singasari menjadi Majapahit, begitu seterusnya dari Majapahit ke Mataram islam hingga pada bentuk Republik, maka yang dicatat dalam rangkaian kronik Sejarah beberapa peradaban terdahulu adalah soal penataan administratif, distribusi kekuasaan atau jabatan juga soal distribusi kemakmuran.
Dalam Sejarah Singasari, Toh Jaya Membunuh Anosapati, diujung kejayaan Singasari Jaya Katwang membunuh Kertanegara, pada majapahit awal rangkain pembunuhan dilakukan oleh Diah Wijaya dilanjutan oleh putranya Jayanegara kepada Siapa? Kepada para tokoh yang berjuang mati-matian membantu diah Wijaya mengusir Mongol dan mendirikan Majapahit, apa soalnya? Iatu masalah pembagian kekuasaan, distribusi kemakmuran dan sengketa administratif penguasaan wilayah. Pada Mataram Islam bagaimana Amangkurat I merencanakan rangkaian perang dan pembunuhan terhadap ayahnya amangkurat II sampai pada politik kolaboratif Amangkurat III dengan VOC, apa soalnya lagi-lagi soal pembagian kekuasaan dan distribusi Kemakmuran
Sejarah berulang diwal Indonesia Merdeka setelah 350 Tahun mengalami kolonialisme, Merdeka 17 Agustus 1945, pemberontakan Front Demokrasi Rakyat 1948 yang digawangi oleh Maruto Darusman dan Amir Syarifudin adalah puncak dari gesekan internal Pasca Merdeka, pemecatan Amir Syarifudin sebagai Menteri Pertahanan pertama RI, Maklumat X Bung Hatta tentang RERA (rekonstruksi dan rasionalisasi) Angkatan Perang 16 oktober 1945 sebagai pemicu gesekan idiologis dan mempertajam garis demarkasi antara Kelompok Nasionalis Revolusioner (Soekano_Hatta) dengan Kelompok Kiri Komunis tua juga dengan kelompok ultra kanan berhaluan agama dibawah SM.Kartosuwiryo, apa soalnya lagi-soal pembagian kekuasaan dan distribusi kemakmuran.
Saya ingin mengangkat konteks relasi Sejarah dengan soal aktual yang kita hadapi di daerah kita Kabupaten Bima. Setelah perebutan Panjang kekuasaan dari tangan kolonialis Goa pasca Deklarasi perubahan bentuk adminstratif dari system Kerajaan menjadi Kesultanan Bima tahun 1624, dengan banyak tokoh sebagai symbol perebutan kekuasaan, barulah 2025 kekuasaan itu bisa direbut, setelah 400 tahun kita mengalami penjajahan kultural dan politik ekonomi, meski pada tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia menghapus status kesultanan Bima, namun cakar kebudayaan, politik dan ekonomi masih dominan, kemudian mereka Kembali menjadi kepala daerah sekaligus Raja sejak tahun 2005 sampai dengan 2025, mereka sukses menghancurkan tatanan nilai sosial, politik, ekonomi,budaya, norma dan lain-lain hanya bermuara pada satu kekuasaan Tunggal “Kesultanan Bima”, yang paling fatal adalah mengawinkan regim birokrasi dengan regim kesultanan dengan nilai-nilai feodal yang ditanam secara sistematis, mulai dari tata krama, cara berbahasa,bahkan dalam indoktrinasi kewajiban Upeti.
Dalam 20 tahun pemerintahan kolonialis Goa sulit kita membedakan mana birokrat mana abdi Kesulatanan, semua pejabat mulai eselon IV sampai I dipanggil dengan sebutan DAE, mungkin Sebagian orang menganggap ini satu fenomena struktural biasa dalam sistem stratafikasi sosial, tidak! pemberian Gelar kehormatan ini terutama bagi mereka yang secara genetika bukan berasal dari Goa, tujuannya adalah Menyusun kekuasaan (match vorming) yang akan digunakan sebagai alat perebutan kekuasaan (match anwending), karena sejak Fery Zulkarnaen menjadi Bupati mereka sudah menyiapkan mesin birokrasi lewat operasi cipta kondisi bukan hanya sebagai pelayan administratif tetapi juga sebagai alat pertempuran elektoral mempertahankan kekuasaan.
Saya selalu mengatakan sejak H.Syafrudin M.Nur menjadi Bupati Bima (2013-2015) Regim Birokrasi adalah regim Opurtunis yang tidak bisa dipercaya sebagai satu kekuatan yang Solid, kecuali mereka dikomando oleh Sejarah dengan kemampuan mengkapitalisasi modal politik dan modal sosial, hasilnya Pilkada 2015 H.Syafru tumbang sebagai Petahana dikalahkan oleh Istri Mendiang Fery Zulkarnaen.
Politik merangkul tau rangkulan politik?
Pemilukada 2025 bukan Gerakan Revolusi! Ini key word sebagai pintu masuk kita membongkar apa yang tersembunyi dalam kolong meja birokrat dan didalam imajinasi rakyat. Karena bukan Revolusi maka kita harus mendudukan aksi perebutan kekuasaan ini sebagai eksperimen rakyat untuk merubah wajah pemimpin dengan segala harapan dan asa bahwa aka ada yang berbeda dipemerintahan ADY-IRFAN terutama dalam hal kemakmuran dan kesejahetraan rakyat, terutama sekali soal lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran Angkatan kerja, khususnya pengangguran intelektual.
Rekonsiliasi politik penting, dengan merit system artinya harus ada penentuan kualifikasi,kompetensi berbasis kinerja, sehingga pemerintah Ady-Irfan bisa berjalan optimal dan berorientasi pada pelayanan rakyat, cepat dan tanggap.
Merangkul orang sendiri juga memberi rangkulan pada mereka yang menduduki jabatan fungsional dan structural dengan pendekatan merit sistem menurut saya adalah cara agar every body happy.(RED)