Oleh IMRAN (MAHASISWA MAGISTER HUKUM UM BIMA)
Bima, Kabaroposisi, Id__Perebutan kursi Ketua KONI Bima antara figur elit birokrasi dan tokoh pemuda merefleksikan dinamika kekuasaan lokal yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi sarat dengan dimensi sosiopolitik. Arena olahraga, yang idealnya netral dan berorientasi pada pembinaan prestasi, dalam praktiknya kerap menjadi ruang kontestasi aktor-aktor dengan kepentingan politik dan simbolik.
Dalam perspektif political sociology, fenomena ini menunjukkan bagaimana institusi non-politik dapat menjadi medium reproduksi kekuasaan, sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu dalam konsep field dan capital.
Elit birokrasi, dalam hal ini representasi kekuasaan formal seperti wakil bupati, memiliki keunggulan dalam bentuk institutional capital dan political capital. Mereka memiliki akses terhadap sumber daya negara, jaringan kekuasaan, serta legitimasi struktural yang kuat. Menurut teori elit klasik dari Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, kelompok elit cenderung mempertahankan dominasinya melalui kontrol atas institusi strategis, termasuk organisasi olahraga.
Dengan demikian, keterlibatan elit birokrasi dalam perebutan Ketua KONI bukan sekadar partisipasi, melainkan bagian dari strategi mempertahankan dan memperluas pengaruh.
Di sisi lain, tokoh pemuda seperti Sudirman SH merepresentasikan social capital dan symbolic capital yang berbasis pada kedekatan dengan masyarakat serta semangat perubahan. Energi pemuda sering kali membawa narasi alternatif tentang pembaruan, transparansi, dan meritokrasi.
Dalam kerangka teori Robert Putnam, modal sosial yang kuat dapat menjadi kekuatan signifikan dalam membangun kepercayaan publik dan partisipasi kolektif. Oleh karena itu, kehadiran tokoh pemuda dalam kontestasi ini tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ia membawa legitimasi moral yang berbeda dari elit birokrasi.
Namun demikian, kontestasi ini juga mencerminkan ketegangan antara struktur dan agensi. Anthony Giddens dalam teori structuration menjelaskan bahwa individu (agensi) beroperasi dalam batasan struktur, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah struktur tersebut.
Dalam konteks KONI Bima, elit birokrasi mewakili struktur yang mapan, sementara tokoh pemuda menjadi agen perubahan yang berusaha menantang dominasi tersebut. Pertarungan ini pada akhirnya menjadi pertarungan antara stabilitas dan transformasi.
Lebih jauh, fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan clientelism, di mana dukungan dalam organisasi sering kali dibangun melalui relasi patron-klien. Elit birokrasi berpotensi memanfaatkan jaringan patronase untuk menggalang dukungan, sementara tokoh pemuda mengandalkan mobilisasi basis sosial.
Studi dari Kitschelt dan Wilkinson (2007) menunjukkan bahwa praktik klientelisme masih menjadi ciri kuat dalam politik lokal di banyak negara berkembang, termasuk dalam konteks organisasi semi-publik seperti KONI.
Implikasi dari kontestasi ini tidak hanya berdampak pada siapa yang akan memimpin KONI, tetapi juga pada arah kebijakan olahraga di Bima. Jika dominasi elit birokrasi terlalu kuat, terdapat risiko politisasi organisasi yang dapat mengaburkan tujuan utama pembinaan atlet.
Sebaliknya, jika energi pemuda tidak diimbangi dengan kapasitas manajerial yang memadai, maka idealisme perubahan bisa terjebak dalam romantisme tanpa hasil konkret. Oleh karena itu, diperlukan sintesis antara pengalaman struktural dan semangat inovatif.
Pada akhirnya, perebutan Ketua KONI Bima harus dilihat sebagai momentum reflektif bagi masyarakat. Ini bukan sekadar duel individu, melainkan cermin dari bagaimana kekuasaan, legitimasi, dan aspirasi publik berinteraksi di tingkat lokal. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur good governance oleh UNDP (1997), tata kelola yang baik mensyaratkan partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Siapapun yang terpilih, harapannya adalah mampu menjadikan KONI sebagai ruang kolaboratif, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.(*)