Oleh: Hakim Bima Persada*
Mataram, Kabaroposisi, Id__Narasi besar bertajuk “NTB Makmur” yang dielu-elukan oleh duet kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri atau paket Iqbal-Dinda tidak lebih dari sekadar slogan kosong yang mati sebelum sempat tumbuh.
Ia seperti janji yang digantung di langit, indah dipandang dari jauh, tetapi hampa ketika disentuh realitas. Kita menyaksikan bukan proses menuju kemakmuran, melainkan kematian perlahan dari integritas, akuntabilitas dan keberpihakan kepada rakyat.
Meninggalnya NTB Makmur mendunia itu tercermin dalam segudang masalah yang sedari awal mengguncang NTB yang katanya NTB Makmur Mendunia itu menjadi heboh di ruang publik.
Segudang masalah itu antara lain: Pertama Skandal Kasus DAK DIKBUD Tahun Anggran 2025 menjadi pintu awal terbukanya borok yang selama ini coba ditutupi dengan retorika manis. Dana yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan sektor pendidikan justru terindikasi bermasalah, memperlihatkan bagaimana sektor paling fundamental bagi masa depan generasi NTB diperlakukan seperti komoditas politik. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan cerminan dari cara pandang kekuasaan yang menjadikan pendidikan sebagai ladang transaksi, bukan investasi peradaban.
Para pemain yang katanya tim relawan/orang-orang terdekat Gubernur Iqbal justru menjadi pemalak proyek-proyek pendidikan yang seyogyanya diperuntukkan untuk pembangunan SDM dan kualitas pendidikan di NTB.
Kedua, kasus pengadaan mobil listrik yang dielu-elukan sebagai simbol efisiensi, justru berubah menjadi simbol kemewahan yang tak berempati. Ketika rakyat masih berjibaku dengan jalan rusak dan akses dasar yang timpang, pemerintah justru sibuk memoles citra dengan kendaraan listrik berharga fantastis. Ini adalah ironi paling telanjang: ketika efisiensi digaungkan, pemborosan justru dipertontonkan tanpa rasa bersalah.
Ketiga, praktik jual beli paket proyek oleh orang-orang terdekat kekuasaan mempertegas bahwa lingkaran dalam pemerintahan lebih menyerupai kartel daripada tim kerja profesional. Proyek-proyek yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pembangunan berubah menjadi alat distribusi keuntungan bagi kroni. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Keempat, skema dana pokok pikiran (pokir) yang diduga dikendalikan oleh “otak tim transisi” Gubernur Iqbal menunjukkan bahwa kekuasaan di balik layar lebih dominan daripada struktur formal pemerintahan. Ini adalah bentuk oligarki gaya baru, di mana keputusan strategis tidak lagi berada di ruang transparan, tetapi di ruang gelap yang jauh dari pengawasan publik.
Kelima, tuntutan untuk membubarkan tim transisi bukan tanpa alasan. Tim ini bukan lagi sekadar jembatan menuju pemerintahan definitif, melainkan telah menjelma menjadi pusat kendali yang membajak arah kebijakan. Selama struktur bayangan ini masih bercokol, maka jangan harap pemerintahan berjalan secara sehat dan demokratis.
Keenam, program desa berdaya yang didanai dari pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) hingga mencapai kurang lebih Rp500 miliar, menimbulkan tanda tanya besar. Alih-alih menjadi program pemberdayaan yang terukur dan berdampak nyata, ia justru terkesan dipaksakan tanpa perencanaan matang. Pergeseran anggaran sebesar itu bukan hanya soal angka, tetapi soal prioritas yang dipertaruhkan dan di sinilah publik berhak curiga.
Ketujuh, persoalan infrastruktur jalan adalah bukti paling konkret dari kegagalan narasi “makmur”. Kemantapan jalan yang stagnan bahkan memicu aksi blokir oleh masyarakat di berbagai titik di Pulau Sumbawa mulai dari Bima, Dompu, hingga Kota Bima. Kasus jalan Lenangguar–Lunyuk di Sumbawa yang tak kunjung tuntas menjadi monumen kegagalan pemerintah dalam menjawab kebutuhan paling dasar rakyat dan akses yang layak. Ketika rakyat turun ke jalan untuk memblokir jalan, itu bukan sekadar protes itu adalah jeritan yang tak lagi didengar, Apabila ini semua tidak diindahkan Maka yakin dan percaya stabilitas Ekonomi akan terganggu oleh karena infastruktur jalan dipulau sumbawa tidak memadai
Kedelapan, dalih efisiensi anggaran menjadi semakin absurd ketika di saat bersamaan pemerintah justru menyewa puluhan kendaraan listrik dengan biaya yang hampir menyamai harga beli. Ini bukan efisiensi, ini adalah manipulasi istilah untuk menutupi kebijakan yang tidak rasional. Publik tidak bodoh, mereka bisa melihat kontradiksi yang dipertontonkan secara terang-terangan.
Lebih jauh, kebijakan ini memperlihatkan adanya problem serius dalam cara pemerintah memaknai konsep efisiensi itu sendiri. Dalam perspektif tata kelola keuangan publik, efisiensi tidak diukur dari seberapa “murah” suatu pengeluaran dalam jangka pendek, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Ketika biaya sewa hampir setara dengan biaya pembelian, maka logika ekonominya menjadi kabur bahkan cenderung merugikan dalam jangka panjang.
Jika logika ini dipertahankan, maka pemerintah sedang mempertaruhkan akal sehat kebijakan. Efisiensi seharusnya mengurangi beban anggaran, bukan sekadar mengganti bentuk pengeluaran dengan nilai yang sama bahkan berpotensi lebih mahal dalam jangka panjang. Di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, kebijakan ini tampak seperti simbol modernisasi yang dipaksakan, bukan solusi yang dibutuhkan.
Pemerintah Provinsi NTB di bawah Lalu Muhamad Iqbal perlu segera meluruskan arah. Sebab jika efisiensi terus dijadikan dalih tanpa dasar rasional, maka yang hilang bukan hanya anggaran, tetapi juga kepercayaan publik.
tanpa transparansi dan evaluasi terbuka, kebijakan ini berisiko menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Ketika keputusan publik tidak lagi berpijak pada kebutuhan riil dan analisis yang matang, maka yang dipertontonkan bukan kepemimpinan yang solutif, melainkan kebijakan yang kehilangan orientasi. Jika ini terus dibiarkan, maka publik berhak mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dibuat?
Kesembilan, meritokrasi yang digembar-gemborkan oleh Gubernur Iqbal ternyata hanya menjadi jargon tanpa jiwa. Pengangkatan pejabat yang sarat kepentingan, serta gelombang nonjob terhadap mereka yang dianggap tidak sejalan, menunjukkan bahwa sistem yang dibangun bukan berbasis kompetensi, melainkan loyalitas. Ini adalah kemunduran serius dalam tata kelola pemerintahan, di mana profesionalisme dikorbankan demi kepentingan politik sempit.
Dan pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu kesimpulan pahit yaitu NTB Makmur tidak sedang dibangun, melainkan sedang dikubur. Ia mati bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kekurangan integritas. Ia runtuh bukan karena tekanan eksternal, tetapi karena rapuhnya komitmen internal.
Sebagai Formateur HMI Cabang Mataram, saya menyatakan dengan tegas, ini bukan sekadar kritik, ini adalah peringatan. Jika arah kepemimpinan tidak segera dikoreksi, maka yang tersisa dari “NTB Makmur” hanyalah batu nisan bertuliskan janji-janji yang tak pernah ditepati. Rakyat tidak butuh slogan. Rakyat butuh bukti.(Red)