Oleh – Aditia Aktivis Donggo
BIMA, Kabaroposisi, Id— Puskesmas seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan. Namun, yang terjadi di Puskesmas Donggo justru menghadirkan potret buruk tata kelola pelayanan publik. Ketika dokter mengambil cuti, pelayanan kepada masyarakat ikut tersendat.
Situasi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan cerminan rapuhnya sistem pelayanan kesehatan. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan terhambatnya pelayanan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan hanya karena dokter tidak berada di tempat.
Cuti adalah hak tenaga kesehatan, tetapi menjamin pelayanan tetap berjalan adalah kewajiban institusi. Ketika kedua hal itu tidak mampu dipenuhi secara bersamaan, yang dipertanyakan bukan hak cutinya, melainkan kompetensi manajemen Puskesmas Donggo.
Lebih memprihatinkan lagi apabila tenaga kesehatan di lapangan tidak memiliki kewenangan, arahan, atau mekanisme yang jelas untuk menangani pasien dalam kondisi mendesak. Masyarakat datang membawa harapan untuk ditolong, bukan untuk mendengar alasan bahwa dokter sedang cuti.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Donggo masih menyisakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Kegagalan menyiapkan dokter pengganti, lemahnya koordinasi, atau tidak berjalannya sistem pelayanan darurat merupakan bentuk buruknya tata kelola yang harus segera dievaluasi.
Dinas Kesehatan tidak boleh menutup mata. Jika pelayanan dasar saja dapat lumpuh hanya karena satu dokter tidak berada di tempat, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar citra sebuah puskesmas, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam memenuhi hak dasar warganya.
Masyarakat tidak membutuhkan alasan. Masyarakat membutuhkan pelayanan. Sebab dalam urusan kesehatan, setiap menit yang hilang bisa menjadi penentu antara keselamatan dan kehilangan.(Red)
Puskesmas Donggo di Titik Terendah Pelayanan: Ketika Dokter Cuti, Nyawa Masyarakat Dipertaruhkan!!!
