Swasembada Pangan: Dinas Pertanian Bima dan TMI Kembangkan Kawasan Ekonomi Pertanian Terpadu

Berita142 Dilihat

Bima, Kabaroposisi, Id— Dinas Pertanian Kabupaten Bima bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Bima mendorong pengembangan kawasan ekonomi pertanian terpadu di wilayah Kecamatan Sape, Parangina, dan sekitarnya.

Kawasan yang memiliki potensi lahan sekitar 1.000 hektare itu diproyeksikan menjadi sentra pertanian terpadu yang mencakup tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, perkebunan hingga agrowisata. Saat ini, sekitar 300 hektare telah dimanfaatkan, sementara 700 hektare lainnya masih berpotensi dikembangkan secara bertahap.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Ir. M. Natsir, mengatakan kawasan tersebut diharapkan menjadi pilot project pengembangan kawasan pertanian terpadu sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru, Senin (7/9/26).

“Kawasan ini ke depan akan menjadi lokasi pengembangan komoditas dan industri pertanian, perikanan darat, peternakan, perkebunan dan agrowisata. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi pilot project bagi pengembangan kawasan serupa di wilayah lain, bahkan mungkin di NTB,” ujar M. Natsir.

Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah ketersediaan air saat musim kemarau. Pembangunan embung menjadi salah satu upaya untuk mendukung kebutuhan irigasi dan mengoptimalkan lahan pertanian.

Sekretaris DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bima, Dr. Ady Ardyansah, S.Sos., MM, juga merupakan akademisi Universitas Mbojo Bima yang hadir mewakili Ketua TMI Bima, menegaskan kesiapan TMI untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bima siap menjadi bagian terdepan dalam mendukung pengembangan kawasan ini, karena pertanian merupakan denyut nadi masyarakat kita,” kata Ady.

Ia menambahkan, pengembangan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, dan penguatan ekonomi desa, juga dapat menjadi potensi agrowisata kedepan yang potensial dan dapat merambah berbagai aspek.

Selain persoalan air, akses jalan menuju kawasan juga menjadi kendala. Saat ini perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu sekitar 1–1,5 jam. Jika infrastruktur jalan diperbaiki, waktu tempuh diperkirakan dapat dipangkas menjadi kurang dari 30 menit.

Karena itu, dukungan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan dan irigasi.

Dengan potensi lahan 1.000 hektare, dukungan embung, serta kolaborasi pemerintah, petani, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, kawasan Sape Parangina diharapkan menjadi salah satu sentra ekonomi pertanian Kabupaten Bima sekaligus mendukung swasembada pangan dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat berbasis pertanian yang terpadu dan terintegrasi.(Red)