Bima,Kabaroposisi,Id—Viral saat ini ramai persoalan yang menyoroti sosok Hj.Mahdalena terkait ada perseteruan di masa lalu terkait keluarganya (sepupunya) dengan seorang warga. Informasi didapat media ini, upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan dalam kasus yang melibatkan JF telah beberapa kali diupayakan.
Salah satu keluarga yang ada pada saat itu, Fernando menuturkan penyelesaian itu telah dua kali dilakukan, saat itu
pernah ditunggu 2 kali di Rabakodo. Setelah janjian JF tidak kunjung muncul tepatnya pada tanggal 25 April 2025 yang digagas oleh JF bersama pamannya.
Bukan saja itu, agenda mediasi juga pernah dijadwalkan pada Minggu, 21 Desember 2025, selepas Ashar, dengan inisiatif Hj. Mahdalena, Habib Hamdan dan Fernando sebagai pihak yang berupaya membuka ruang dialog di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Lanjutnya, Mediasi tersebut dirancang sebagai langkah persuasif untuk mencari titik temu, mengklarifikasi persoalan, serta membuka kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, pertemuan yang telah direncanakan tersebut tidak terlaksana.
Berdasarkan keterangan yang ada, kondisi hujan pada saat itu menjadi alasan JF sehingga agenda mediasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan padahal ia juga punya ke daratan roda 4 yang mestinya tidak menjadi kendala untuk menghadiri hajat yang dimaksud.
Fernando menegaskan, fakta menjelaskan mengenai rangkaian mediasi perlu ditempatkan secara utuh dan tidak boleh dipotong-potong untuk membangun persepsi publik tertentu.
“Upaya mempertemukan para pihak disebut telah dilakukan lebih dari satu kali. Dalam beberapa agenda tersebut, JF juga disebut tidak menghadiri pertemuan yang telah diupayakan, ” katanya.
Karena itu, setiap informasi yang disampaikan kepada publik semestinya berpijak pada kronologi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” harapnya.
“Jangan sampai sebuah persoalan yang sebenarnya masih memiliki ruang penyelesaian melalui dialog justru berkembang menjadi pertarungan opini akibat informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa yang sebenarnya, ” ucapnya.
Sementara itu, Publik berhak memperoleh informasi yang benar, utuh, dan berimbang. Perbedaan pandangan dalam suatu persoalan merupakan hal yang dapat terjadi, tetapi menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta berpotensi memperkeruh keadaan dan mengaburkan substansi persoalan.
Ditambahkan lagi, upaya mediasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pintu penyelesaian secara damai sebenarnya pernah dibuka. Karena itu, sebelum membangun kesimpulan atau menyebarkan tudingan kepada publik, seluruh pihak perlu terlebih dahulu melihat fakta secara menyeluruh: kapan mediasi dilakukan, siapa yang menginisiasi, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, serta apa alasan yang disampaikan.
Pada akhirnya, kebenaran tidak membutuhkan narasi yang direkayasa. Namun cukup disampaikan berdasarkan fakta, kronologi, dan bukti.
“Jika masih ada ruang untuk duduk bersama, maka dialog semestinya dikedepankan. Sebab, menyelesaikan persoalan dengan kebenaran jauh lebih bermartabat daripada memenangkan opini dengan informasi yang tidak utuh,” pintanya.(Red)
Stop Pembohongan Publik: Jangan Bengkokkan Fakta Demi Sebuah Narasi
