BIMA, Kabaroposisi, Id__Permintaan akan terbentuk provinsi Sumbawa semakin kencang. Seperti diketahui keinginan telah lama. Akan tetapi pemerintah pusat belum menyetujui sejak kepemimpinan bapak SBY, Jokowi hingga Prabowo Subianto sebagai presiden. Hal ini menjadi sorotan serta pembahasan masyarakat NTB umumnya, pulau Sumbawa khususnya.
Dari beberapa sumber yang namanya enggan dipublikasikan mengungkapkan berdasarkan sejarah, sejak, pasca Wagub orang Sumbawa dan Gubernurnya asli Sumbawa tidak ada permintaan keras untuk pemekaran seperti sekencang ini. Lalu saat ini, Wakil Gubernurnya orang Bima terkesan sangat kencang sekali.
Sumber juga, mengungkapkan bukan menolak terbentuknya PPS. Tapi memang reaksi kali sangat beda, serta wajib dicurigai ada apa dibalik peristiwa ini. Kenapa ngga dari dulu dong,” ucapnya.
Menurut dia, yang paling penting seharusnya masyarakat pulau Sumbawa yang penting diminta adalah politik anggaran dari Sumbangan PT AMN yang beroperasi di pulau Sumbawa ditambah operasi tambang di Dompu.
“Jangan yang ke Lombok yang terbesar,” harusnya daerah di pulau Sumbawa yang terbesar bukan saja KSB.
Sekali lagi, kata dia ini yang penting, yakni politik anggaran itu yang penting,” ajaknya. Tanpa menolak PPS,” tambahnya.
Sumber lain, yang menjelaskan juga, kita jangan terjebak dengan kepentingan elit politik untuk pemekaran. Yang walaupun dirinya tak menolak. Atas dasar ini, diminta Gubernur dan wakil Gubernur untuk mampu melihat kondisi ini supaya kegaduhan tak terjadi dimana mana,” pintanya.
“Apalagi ditengah efisiensi anggaran saat ini. Kalau tak diperhatikan, instabilitas daerah akan terganggu,” pintanya. (RED)