Kunker ke di Kementan, DPRD Bima Bawa Program Buat Daerah

Berita37 Dilihat

Foto: Saat Komisi II DPRD Bima Kunker.

BIMA, Kabaroposisi, Id__Dalam mendukung program pemerintah pusat, dan mendorong penguatan sektor pertanian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi II Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kementerian Pertanian.

Kunker di Kementerian Pertanian, tepatnya pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi, positifnya para legislator berhasil mengamankan ratusan program strategis yang akan dialokasikan untuk masyarakat petani di Kabupaten Bima.

Selain itu, Kunjungan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menghasilkan langkah konkret berupa pengawalan program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar petani, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur irigasi dan pengelolaan sumber daya air.

Salah satu anggota DPRD Komisi II Kabupaten Bima, Muh. Syahrul Sa’ban, S.E., mengungkapkan bahwa kunker tersebut membuahkan hasil signifikan bagi pengembangan sektor pertanian daerah.

“Kunker ini mendapatkan hasil nyata untuk membantu petani di Bima. Kami berhasil mengawal sejumlah program dari Kementerian Pertanian yang nantinya akan disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bima,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menjelaskan, total terdapat 353 paket program yang telah disetujui untuk direalisasikan. Program tersebut mencakup pembangunan dan penguatan sistem irigasi yang menjadi tulang punggung produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Adapun rincian program yang berhasil diperjuangkan meliputi: 279 unit Irigasi Perpompaan (IRPOM), 54 unit Irigasi Perpipaan (IRPI), dan 20 unit DAM Parit.

Menurutnya, Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan akses air bagi lahan pertanian, terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan sumber air dan ketergantungan terhadap musim.

Lebih lanjut, Muh. Syahrul Sa’ban menegaskan bahwa seluruh program tersebut akan diintegrasikan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bima agar proses distribusi dan implementasinya berjalan tepat sasaran.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya para petani, untuk proaktif dalam mengakses program tersebut.

“Program ini diperuntukkan bagi masyarakat luas, khususnya petani. Kami harapkan masyarakat dapat segera menjemput peluang ini dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah,” tambahnya.

Kehadiran ratusan program ini akan menjadi katalisator dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong kesejahteraan petani di Kabupaten Bima secara berkelanjutan.

Langkah DPRD Komisi II ini sekaligus menegaskan peran strategis legislatif dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat, sehingga pembangunan sektor pertanian dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Red)