Foto: Tinjau SMA 7 Mataram.
Mataram, Kabaroposisi, Id– Ditengah seluruh jajaran Pemprov NTB mengadakan parti (pesta pora) di Senggigi kemarin hari selasa, Gedung SMA 7 Mataram seketika ambruk dan menyebabkan 5 orang siswa luka-luka.
Kejadian tersebut bukan hanya mencoreng Penghargaan yang diterima oleh pemprov NTB dari Kementerian Dalam Negri, namun menunjukkan jika Gubernur NTB kehilangan sentuhan untuk menyelesaikan akar masalah pendidikan di NTB.
Kata Irawan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal seolah-olah benar-benar prihatin atas kondisi ini, dengan menyarankan biaya berobat 5 orang korban dijamin sepenuhnya.
“Namun persoalan Gedung sekolah rusak dan korupsi di sektor pendidikan masih menjadi persoalan besar yang tak kunjung bisa diselesaikan oleh pemprov NTB, ” ujarnya.
Menurut Irawan, Iqbal mengomentari buruknya Proyek DAK, namun dalam kesempatan yang sama, tidak mendorong langkah kongkrit untuk menjerat orang-orang yang bertanggung jawab penuh dibalik tragedi tersebut.
Selama ini, Forum Perjuangan Mahasiswa dan Rakyat (FPMR) yang terus mengawal dan menyuarakan isu-isu kerakyatan, termasuk sektor pendidikan, dari awal sudah tidak percaya pemerintahan yang dipimpin oleh Iqbal-Dinda untuk memajukan pendidikan.
Sebelumnya, Dalam memperingati Hardiknas 2026, FPMR membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan pendidikan, termasuk ratusan Gedung sekolah di NTB yang mengalami kerusakan.
Kordinator FPMR bung Irawan sekaligus bertindak sebagai korlap di aksi may day dan hardiknas, dalam orasinya terus memperingatkan gubernur NTB agar segera mengambil langkah kongkrit.
Namun sekali lagi, apa yang di Suarakan oleh FPMR dan elemen gerakan rakyat pada peringatan May dan Hardiknas 2026, Gubernur NTB justru menghindar dari tuntutan perjuangan rakyat. Iqbal-Dinda sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda keseriusan menyelesaikan problem Pendidikan yang kian bobrok.
Rabu 20 Mei, Kordinator FPMR yang ditemani oleh staff nya meninjau ruang kelas SMAN 7 Mataram yang ambruk. Irawan mengungkapkan peninjauan ini sebagai bagian dari pengumpulan data-data pendukung dalam melakukan konsolidasi gerakan Rakyat yang diarahkan untuk mengintervensi kebijakan daerah.
Dirinya menyerukan kepada gerakan Rakyat untuk memperkuat konsolidasi, Saatnya Seluruh elemen gerakan Rakyat untuk bangkit dan mengintervensi langsung Kepala daerah dalam mengambil kebijakan. Jika tidak, maka siapapun Gubernur NTB tidak akan pernah membicarakan masalah rakyat, kecuali hanya pencitraan saja Elit-elit politik bicara kepentingan Rakyat.(Red)
Tidak Percaya Pemerintahan, Kordinator FPMR Tinjau Langsung Ruangan SMA7 Yang Ambruk
