Bima, Kabaroposisi, Id– Masih teringat di ingatan kita, kasus P3K kabupaten Bima ramai diperbincangkan awal. Bahkan anggota DPRD telah menemui BKN, bahkan dugaan kecurangan ada dilakukan Tim Panselda seperti diekspos media pada beberapa waktu lalu.
Terkesan, kasus ini mandek bahkan DPRD kabupaten Bima sejak hari ini ramai dikritik bahkan dipertanyakan hak angket kapan dilakukan untuk membahas tuntas hal itu.
Menyikapi fenomena ini, pengiat dan pemerhati Usrah SH menyampaikan fenomena ini di wilayah kabupaten Bima udah biasa terjadi. Awalnya membara, ujungnya tunduk.
“Mirisnya lagi, menurut dia tak elok Dewan bungkam saat dikritik menanyakan hal ini. Pasalnya, masyarakat (rakyat) berhak tau apa dilakukan dewan dalam menuntaskan persoalan ini,” ungkapnya.
Bukan hanya, duduk saja, aspirasi masyarakat harus ditanggapi dong. Bukan hanya berkoar koar di beranda Fb saja. Baik ketua DPRD, dan Wakil DPRD beserta seluruh jajarannya dari 45 dewan harus proaktif menuntaskan ini.
“Ini nasib anak bangsa dan daerah,” pintanya.
Kalaupun akhirnya kasus ini mandek, terkesan Dewan di Bima hanya berkoar-koar aja. Dan mereka tak bekerja untuk kepentingan masyarakat,” kata Andre Sapaan Akrab Usrah.
Hingga berita ini dinainkan, Ketua DPRD dan Wakil DPRD belum bisa dikonfirmasi atas hal ini.(RED)
