JAKARTA, Kabaroposisi, Id__ Permintaan pergantian (pencopotan) atas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan mengaung dari pengiat dan pemerhati Usrah SH. Hal ini disampaikannya bukan tak mendasar, dengan munculnya berbagai polimik yang dipantau atas perkembangan saat ini.
Salah satunya, terkait kebocoran informasi atas dana Rp 600 juta dari pokir dewan untuk kepentingan para Nelayan di kabupaten Bima.
Yang seharusnya, menurut dia kepada Bupati Bima, dia harus meminta penambahan anggaran untuk kepentingan Nelayan bukan hanya membahas pokir dewan saja,” katanya.
“Menyimak hal itu, semacam memprovokasi keadaan dengan menunjukkan ketidakmampuan dirinya sebagai pejabat untuk memperhatikan kepentingan masyarakat,” tegas Usrah.
Kalau ada pejabat seperti ini, Bupati Bima segera copot. Pasalnya, bukan ide yang dia bawa akan tetapi memperkeruh keadaan dan menganggu instabilitas daerah. Legislatif dan Eksekutif tak bisa dipisahkan dalam membangun daerah,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Rafidin duta PAN. Dana pokir dewan itu pokok pikiran untuk kepentingan masyarakat. Seharusnya, kadis menyampaikan ke Bupati Bima untuk menambah anggaran bukan masalah pokir yang dibicarakan saja.
“Apalagi selama 10 tahun berjalan bantuan untuk Nelayan sangat kurang,” tambahnya.
Bupati Bima segera Copot, apalagi dia memiliki jabatan merangkap yakni kepala BKP dan Plt Kadis Perikanan,” pintanya. (RED)