Foto: HMI Sedang Aksi.
Mataram, Kabaroposisi, Id__Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kamis (17/4/2026). Dalam aksinya, mereka menyampaikan empat catatan kritis terhadap Pemerintah Provinsi NTB.
Koordinator Lapangan 1 HMI MPO Mataram, M. Adam Ikbal, mengatakan sejumlah persoalan mendesak di NTB hingga kini belum mendapat penyelesaian tuntas dari pemerintah daerah.
Pertama, terkait infrastruktur jalan lintas provinsi yang terbengkalai. HMI MPO mencatat lima ruas jalan strategis masih dalam kondisi rusak berat dan mangkrak pengerjaannya selama puluhan tahun. Lima ruas tersebut meliputi Lunyuk–Ropang–Moyo Hulu di Sumbawa sebagai penghubung NTB–NTT via jalur selatan; Poto Tano–Taliwang–Maluk yang menjadi akses utama Kawasan Industri Sumbawa Barat; Sembalun–Sapit–Sumbawa sebagai jalur alternatif evakuasi dan distribusi logistik Lombok–Sumbawa; Wera–Ambalawi–Kota Bima sebagai jalur alternatif mobilisasi ekonomi; serta Langudu Selatan–Sape untuk lalu lintas kesehatan dan ekonomi.
“Kerusakan jalan membuat biaya logistik membengkak, distribusi hasil pertanian terhambat, serta akses kesehatan dan layanan dasar masyarakat terganggu. Kami mendesak Pemprov NTB segera merealisasikan perbaikan. Jangan biarkan masyarakat jadi korban karena lambatnya koordinasi dan teknis,” tegas Adam Ikbal.
Kedua, HMI MPO mempertanyakan pengadaan sewa 72 unit mobil listrik untuk kendaraan dinas dengan nilai kontrak Rp14 miliar per tahun. Ketua Formatur HMI MPO Mataram, Hakim Bima Prasada, menilai kebijakan itu janggal dan tidak prioritas di tengah kondisi jalan rusak dan layanan dasar yang belum optimal.
“Prinsipnya kami dukung transisi energi. Tapi saat jalan penghubung antarprovinsi hancur, apakah sewa 72 mobil listrik adalah prioritas? Publik berhak tahu kajian kebutuhan, skema sewa, dan siapa yang diuntungkan,” ujar Hakim. Ia menegaskan, pihaknya menolak penyewaan 72 mobil listrik dan meminta Pemprov fokus pada masalah keumatan.
Ketiga, HMI MPO menyoroti bobroknya meritokrasi dalam birokrasi Pemprov NTB. Dalam setahun terakhir, mereka menilai ada promosi dan mutasi jabatan yang diduga mengabaikan sistem merit, sementara ASN dengan kinerja baik justru tersingkir.
“Meritokrasi adalah nyawa birokrasi. Kalau rusak, pelayanan publik pasti terdampak. Bobroknya meritokrasi juga berdampak pada lemahnya eksekusi program, termasuk perbaikan jalan dan implementasi Desa Berdaya,” kata Hakim.
Keempat, terkait program unggulan “Desa Berdaya” yang dinilai masih sebatas jargon. Menurut HMI MPO, program yang digadang-gadang sebagai lokomotif kemandirian ekonomi desa itu belum menunjukkan hasil signifikan di lapangan.
“Desa Berdaya jangan hanya jadi slogan. Butuh intervensi nyata: perbaiki infrastruktur jalan desa, pastikan anggaran tepat sasaran, dan stop intervensi politik dalam pemilihan pendamping desa,” ujarnya.
Hakim Bima Prasada selaku Ketua Umum HMI MPO Mataram menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB, pihaknya akan mengerahkan seluruh kader untuk melakukan aksi besar-besaran di depan Gedung Provinsi NTB.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait tuntutan yang disampaikan HMI MPO Cabang Mataram.(Red)