Foto: Direktur BCW.
Jakarta, Kabaroposisi, Id– Lembaga Swadaya Masyarakat Bima Corruption Watch (BCW) resmi menyerahkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (15/5/2026).
Direktur BCW, Andriansyah, menyatakan bahwa aksi demonstrasi tersebut akan digelar di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BCW mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025, termasuk mendesak pemeriksaan terhadap Gubernur NTB.
“Surat pemberitahuan telah kami serahkan ke Mabes Polri. Kami akan turun ke jalan secara resmi dan konstitusional,” ujar Andriansyah.
BCW sebelumnya telah melayangkan laporan resmi ke KPK dengan nomor registrasi 2026-A-01492 KPK RI terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada anggaran RSUD NTB yang totalnya mencapai Rp807,7 miliar.
Jadwal dan tuntutan lengkap aksi akan disampaikan menjelang pelaksanaan demonstrasi yaitu Hari Kamis tanggal 21 Mei 2026.(Red)
BCW Desak KPK Segera Periksa Gubernur NTB
