HMI MPO Cabang Mataram Desak Transparansi dan Jauhkan Program Negara dari Kepentingan Politik

Foto: Ketua HMI MPO Cabang Mataram.

MATARAM, Kabaroposisi, Id— Munculnya dugaan keterlibatan kader partai politik, khususnya kader Partai Gerindra, dalam pengelolaan sejumlah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Program yang bersumber dari anggaran negara tersebut dinilai harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik praktis, Maupun konflik kepentingan.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram Hakim Bima Persada menegaskan bahwa apabila terdapat praktik yang mengarah pada dominasi kelompok politik tertentu dalam pengelolaan Dapur MBG, maka hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat pengawas.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang dibiayai oleh uang rakyat sehingga pengelolaannya tidak boleh memberikan kesan sebagai alat konsolidasi kekuatan politik maupun sarana distribusi kepentingan partai tertentu.

“Kami tidak mempersoalkan latar belakang politik seseorang selama proses penunjukannya dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan. Namun apabila terdapat praktik yang memberikan keistimewaan kepada kelompok atau oknum tertentu karena kedekatan politik, maka hal itu mencederai prinsip keadilan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.”tegas Hakim.

Ia menegaskan bahwa setiap proses penunjukan pengelola dapur MBG harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tidak boleh ada praktik monopoli, penunjukan tertutup, ataupun penguasaan program negara oleh kelompok politik tertentu.

Lebih lanjut, Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram menilai bahwa program sebesar MBG semestinya menjadi ruang pemberdayaan masyarakat secara luas, melibatkan pelaku UMKM, koperasi, yayasan, dan kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi politik.

“Jangan sampai masyarakat menilai bahwa untuk memperoleh kesempatan mengelola dapur MBG harus memiliki kedekatan dengan partai tertentu. Persepsi seperti ini sangat berbahaya karena dapat mengikis kepercayaan publik terhadap program pemerintah.” terangnya.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram juga mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pengawas untuk membuka seluruh proses seleksi dan penunjukan pengelola Dapur MBG kepada publik.

Ia meminta dilakukan audit menyeluruh apabila terdapat dugaan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, maupun praktik yang bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas.(Red)